ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI PUPR NO 10 TAHUN 2021 PADA DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PAKET REHABILITASI JEMBATAN PAYANG BESAR CS PPK 2.2 PROVINSI BENGKULU

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan kewajiban fundamental dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021. Dokumen SMKK berfungsi memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan pada setiap tahapan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS PPK 2.2 Provinsi Bengkulu, yang meliputi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), serta Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP). Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan menilai kesesuaian isi dokumen terhadap substansi yang dipersyaratkan dalam Permen PUPR No 10 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dokumen SMKK pada paket pekerjaan telah memenuhi ketentuan dasar regulasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti perlunya pembaruan RMPK akibat perubahan kontrak (addendum), ketidaksesuaian antara rencana dan pelaporan pada dokumen RKPPL, serta minimnya dokumentasi pendukung pada RMLLP. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyusunan dokumen administrasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), terutama pada aspek pembaruan data, penyelarasan rencana–pelaksanaan, serta kelengkapan bukti dokumenter. Dengan perbaikan tersebut, dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dapat memenuhi standar penilaian kepatuhan yang ditetapkan oleh instansi pembina dan meningkatkan keselamatan konstruksi secara keseluruhan.