Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan di Kota Payakumbuh

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekologi perkotaan. Kota Payakumbuh sebagai kota dengan perkembangan pesat menghadapi tantangan dalam penyediaan RTH sesuai amanat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan proporsi RTH di wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010–2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kota Payakumbuh serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan RTH di Kota Payakumbuh belum berjalan optimal khususnya pada ruang terbuka hijau publik. Hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun kebijakan penyediaan RTH telah diatur dalam dokumen perencanaan tata ruang, implementasi di lapangan masih jauh dari target. Kesimpulannya, efektivitas penyediaan RTH di Kota Payakumbuh sangat dipengaruhi oleh, komitmen pemerintah daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Upaya optimalisasi penyediaan RTH diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan.