ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN ANTI DUMPING INDONESIA DALAM MELINDUNGI INDUSTRI KERAMIK NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik dumping impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok yang merugikan industri keramik nasional. Meskipun pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Anti-dumping melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024 berdasarkan rekomendasi KADI, kebijakan ini masih menimbulkan persoalan kepastian hukum akibat perbedaan pernyataan tarif, keterlambatan implementasi, dan ketiadaan undang-undang khusus anti-dumping. Ketertarikan penulis berangkat dari keinginan untuk mengkaji secara yuridis efektivitas kebijakan anti-dumping tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi industri keramik nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan anti-dumping di Indonesia dalam melindungi industri nasional, khususnya industri keramik, berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2024 dan bagaimana implikasi yuridis kebijakan anti-dumping dalam PMK No. 70 Tahun 2024 terhadap perlindungan hukum bagi industri keramik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-dumping di Indonesia melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024 pada dasarnya bertujuan melindungi industri nasional dan memulihkan persaingan usaha yang sehat, dengan landasan konstitusional dan yuridis yang jelas. Namun, pengaturannya yang masih bersifat administratif dan tersebar menimbulkan persoalan kepastian hukum, disharmoni antara rekomendasi KADI dan penetapan tarif BMAD, serta keterbatasan transparansi dan due process of law, sehingga perlindungan hukum bagi industri keramik nasional belum efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum anti-dumping melalui pembentukan undang-undang khusus sebagai lex specialis, disertai peningkatan koordinasi kelembagaan, transparansi, mekanisme keberatan, serta evaluasi kebijakan yang komprehensif, agar perlindungan industri nasional bersifat substantif, proporsional, dan sejalan dengan komitmen perdagangan internasional Indonesia.