Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Premanisme yang berujung pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kota Padang merupakan fenomena sosial yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tingginya frekuensi kasus pemerasan yang terjadi di ruang publik seperti halte, pasar, dan kawasan pariwisata menimbulkan ketidakamanan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman? b) Bagaimana kendala dalam Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman? c) Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala dalam Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Padang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum positif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Kepolisian Resor Kota Padang telah melaksanakan penanggulangan melalui tiga langkah utama, yakni: (1) Preemtif, berupa mendatangi juru parkir dan individu yang terlibat, memberikan himbauan hukum, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini; (2) Preventif, berupa patroli rutin dan operasi khusus seperti Operasi Pekat, serta (3) Represif, berupa penindakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan. Namun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam melapor, fenomena mempublikasikan daripada melapor, proses penegakan hukum yang panjang, serta kurangnya barang bukti. Oleh karena itu dilakukan Pengoptimalisian Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi kendala.