KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA BAHAN PANGAN BERAS OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Beras merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia yang memerlukan kebijakan hukum untuk menciptakan stabilitas harganya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebijakan hukum pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga beras serta implementasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung teori kebijakan publik dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan stabilitas harga beras didasarkan pada UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. Pemerintah memegang kewenangan strategis dalam penetapan HPP, HET, pengelolaan CBP, dan kebijakan imporekspor melalui lembaga seperti Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Satgas Pangan Polri. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan operasional terbatas seperti pemantauan harga, stok dan pelaksanaan operasi pasar. Implementasi kebijakan menunjukkan ketidaksinkronan data antar lembaga, keterbatasan kewenangan daerah, ego sektoral, serta keterbatasan anggaran dan SDM yang mengakibatkan lambatnya respons terhadap gejolak harga lokal. Program SPHP terbukti efektif menurunkan harga beras secara bertahap. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan stabilisasi harga beras memerlukan sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah, sistem informasi pangan terpadu, serta perluasan kewenangan daerah dalam merespons kondisi pasar lokal untuk mencapai titik keseimbangan kewenangan yang ideal. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Beras, Stabilitas Harga, Kewenangan