ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF

Perkembangan perekonomian Indonesia telah membuka berbagai peluang investasi, namun di balik itu muncul fenomena kejahatan penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, pelaku bernama Yunisa Putra yang merupakan anggota DPRD diduga melakukan penipuan dengan cara menawarkan proyek yang ternyata tidak pernah ada. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan proyek fiktif tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, yang dalam kajian kriminologi termasuk kejahatan yang mengikis kepercayaan sosial (trust crime). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab kejahatan penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang terjadi di Gunung Sugih dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus Investasi Proyek Fiktif di Gunung Sugih. Metode penelitian dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan penipuan investasi proyek fiktif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya moralitas dan integritas pelaku serta niat memperoleh keuntungan cepat yang didukung penyalahgunaan jabatan publik melalui kebohongan terencana. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman agama, budaya permisif, gaya hidup konsumtif, serta rendahnya kehati-hatian dan literasi hukum korban. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur non-penal secara preventif dan jalur penal secara represif dengan penerapan Pasal 378 KUHP. Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik. Lembaga DPRD diharapkan memperkuat penerapan kode etik serta mekanisme pengawasan internal guna menjaga integritas dan profesionalitas anggotanya. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kehati- hatian dalam menerima tawaran investasi dengan melakukan verifikasi melalui instansi resmi. Kata Kunci: Kriminologi, Penipuan, Investasi, Proyek Fiktif.