Analisis Implementasi Perspektif Pengarusutamaan Gender dalam Belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

Tujuan penelitian ini adalah meninjau bagaimana implementasi perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Dinas P3A2KB Kota Padang. Latar penelitian berangkat dari posisi urusan PPPA yang wajib menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Permasalahan aktual yang dihadapi adalah lemahnya pemahaman PUG pada perangkat daerah dan belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak. Adapun tidak diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 menandai belum efektifnya integrasi perspektif gender dalam siklus kebijakan perencanaan dan penganggaran. Dalam analisis digunakan kerangka fungsional dari Elson (2002) yang mencakup empat aspek, yakni masukan, kegiatan, keluaran dan dampak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan lewat wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan triangulasi sumber dipilih sebagai pendekatan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perspektif PUG dalam belanja Urusan PPPA di Dinas P3AP2KB Kota Padang belum sepenuhnya memadai untuk mendorong potensi dan dampak untuk mewujudkan kesetaraan gender. Pada belanja kategori pelembagaan kesetaraan gender, masukan dana secara teknis mencukupi bagi jalannya kegiatan. Namun, pelaksanaan kegiatan tampak parsial dalam integrasi perspektif gender karena masih fokus dengan penyelarasan aransemen implementasi: tim driver, focal point dan analisis gender (Program PUG) serta penyediaan basis data (Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak). Akibat adanya inkonsistensi, terjadi fluktuasi keluaran dan dampak, terutama hubungan simbiosisnya terhadap perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub-kegiatan yang berorientasi layanan publik. Adapun pada belanja kategori umum dan spesifik dalam Urusan PPPA juga belum sepenuhnya mengakomodasi potensi dan dampak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Hal demikian disebabkan masih adanya keterbatasan masukan dana dan cakupan agenda kegiatan (Program Perlindungan Perempuan; Program Perlindungan Khusus Anak; Program PHA), kecenderungan bentuk kegiatan sebagai penghargaan peran gender perempuan (Program Pemberdayaan Perempuan) dan terkonsentrasinya agenda perlombaan (Program Peningkatan Kualitas Keluarga).