EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WALI NAGARI PINAGA AUA KUNIANG KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat nagari. Di Kantor Wali Nagari Pinaga Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan kendala seperti ketidaktepatan waktu pelayanan, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya jumlah aparatur yang kompeten. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana undang-undang tersebut efektif diterapkan serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kantor Wali Nagari Pinaga Aua Kuniang?, (2) faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya?, serta (3) bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pelayanan publik tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik total sampling yang melibatkan sembilan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kantor Wali Nagari Pinaga Aua Kuniang pada dasarnya telah berjalan sesuai standar pelayanan publik seperti kepastian hukum, kesamaan hak, dan keterbukaan. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih terdapat hambatan berupa kurangnya aparatur yang kompeten, minimnya sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan nagari. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan antara lain komitmen pimpinan nagari, upaya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta solidaritas aparatur. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelayanan publik yang dilakukan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan, meskipun beberapa aspek masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan prinsip pelayanan yang ideal dalam Islam. Kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik , Nagari, Fiqh Siyasah