PELAKSANAAN SALINAN PUTUSAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DALAM PASAL 84 DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI TINJAUAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK Bima Prasetya P. (2025): Pelaksanaan Salinan Putusan Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dalam Pasal 84 Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Tinjauan Hukum Islam Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan salianan putusan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal 84 di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati tinjauan Hukum Islam. Penyerahan salinan putusan adalah pemberian keterangan atau salinan oleh pengadilan agama sebagai bentuk produk hukum kepada instansi dan pihak terkait yang berhubungan dengan perkara tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang penyerahan salinan putusan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari responden. Populasi penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera Pegadilan Agama, 1 orang Pegawai PTSP, dengan teknik pengambilan sampel Purposive sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data ada 3, data primer,data sekunder dan data tersier. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian Hukum empiris dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab utama tidak terlaksananya Pasal 84, yaitu ketiadaan biaya operasional, perubahan sistem administrasi menuju layanan digital seperti E-AC, kurang efektifnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan KUA, rendahnya asas kemanfaatan salinan putusan bagi KUA, persepsi pemborosan kertas, serta adanya pergeseran fokus administrasi pada penerbitan akta cerai. Tidak terlaksananya ketentuan tersebut menimbulkan berbagai akibat, antara lain terganggunya pembaruan administrasi pencatatan perkawinan, ketidaksesuaian regulasi akibat peralihan sistem digital, tidak sinkronnya data antarinstansi, melemahnya akuntabilitas administrasi, serta berkurangnya fungsi salinan putusan sebagai dokumen Hukum yang memuat pertimbangan yuridis. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, penyesuaian kebijakan dengan sistem digital, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penyediaan anggaran khusus agar pelaksanaan Pasal 84 dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum,dan pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Serta menurut Hukum Islamnya melalui pendekatan maslahah mursalah keadalian yang di peroleh pihak berperkara di sesuai dengan prinsip nilai keislaman. Kata kunci: Pasal 84 UU Peradilan Agama, salinan putusan, Pengadilan Agama, PPN KUA, E-AC, administrasi perceraian,Tinjauan Hukum Islam.