PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya administrasi kependudukan sebagai instrumen fundamental dalam menjamin pengakuan hukum, perlindungan hak-hak sipil, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, khususnya melalui kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat dan menegaskan tanggung jawab negara dalam pelayanan administrasi kependudukan, realitas di tingkat desa masih menunjukkan adanya berbagai kendala implementatif, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemenuhan persyaratan administrasi, serta efektivitas pelayanan aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta meninjau pelaksanaan tersebut dari perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap data dan arsip terkait administrasi kependudukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan administrasi kependudukan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pertama pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Koto Tinggi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya dalam pencatatan penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan, meskipun belum optimal. Kedua faktor pendukung pelaksanaannya meliputi kemudahan akses pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana desa, kebijakan penggratisan akta kelahiran, serta dukungan sosial budaya masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran dan literasi administrasi masyarakat, ketidaklengkapan persyaratan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta hambatan teknis pelayanan. Ketiga ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, namun masih memerlukan penguatan pemerataan pelayanan. Kata kunci: Pelaksanaan, Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Fiqih Siyasah, Desa Koto Tinggi.