PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR PERIODE 2022-2024)

Penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari tax ratio Indonesia yang hanya mencapai 10,08% pada tahun 2024 serta tingginya tunggakan pajak di KPP Pratama Natar. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak periode 2022-2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Observasi dilakukan menggunakan 36 data sekunder bulanan yang diperoleh dari PPID Kementerian Keuangan. Variabel yang diteliti adalah jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang telah ditransformasi menggunakan logaritma basis 10 (Log10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan arah hubungan negatif masing-masing sebesar Beta = -0,565 untuk surat teguran, Beta = -0,397 untuk surat paksa, dan Beta = -0,408 untuk sanksi administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen-instrumen tersebut lebih berfungsi sebagai indikator diagnostik dari ketidakpatuhan yang telah terjadi daripada sebagai instrumen yang secara langsung meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan enforcement-based compliance belum optimal dan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan pembinaan, edukasi, dan fasilitasi untuk menciptakan kepatuhan sukarela dan berkelanjutan. Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak.