Sustainability Analysis of Waste Bank and Waste Management in Ciamis Regency

Kabupaten Ciamis telah mencapai keberhasilan signifikan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, tercermin dari predikat Bank Sampah Induk (BSI) Terbaik Nasional 2023 dan ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2025. Namun, mekanisme keberlanjutan yang mendasari kesuksesan tersebut belum dipahami secara sistematis, sementara kabupaten tetangga dengan regulasi serupa masih menghadapi kendala operasional. Capaian tersebut, memunculkan kebutuhan ilmiah untuk memahami secara sistematis mekanisme keberlanjutan yang mendasarinya. Secara konseptual, keberhasilan empiris Ciamis justru menyingkap adanya tiga kesenjangan pengetahuan yang belum terjelaskan secara akademik. Pertama, belum terdapat kajian yang mengidentifikasi secara komparatif faktor-faktor pembeda antara bank sampah yang berkelanjutan dan yang stagnan. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu bersifat deskriptif-kualitatif, sehingga belum mampu mengungkap keterkaitan struktural antarvariabel maupun dinamika strategis antaraktor yang membentuk sistem pengelolaan bank sampah. Ketiga, pemerintah daerah membutuhkan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based) untuk mereplikasi model keberhasilan Ciamis di wilayah lain, namun mekanisme kausalitas di balik keberhasilan tersebut belum terpetakan secara ilmiah. Penelitian ini mengidentifikasi faktor kunci keberlanjutan bank sampah menggunakan kerangka integratif MICMAC-MACTOR yang melibatkan 24 pakar dan 9 pemangku kepentingan di tiga lokasi representatif yaitu BSI Ciamis, BSU Al Huda, dan BSU Tumras. Penelitian menghasilkan temuan substantif. Pertama, di Kabupaten Ciamis teridentifikasi tiga tipologi bank sampah yang saling melengkapi: BSI Ciamis sebagai koordinator strategis (11 ton/bulan, membina 177 BSU), BSU Al Huda sebagai fasilitator (1,835 ton/bulan, integrasi maggot-posyandu-pendidikan dengan 302 nasabah), dan BSU Tumras sebagai implementor akar rumput (produksi maggot 80-100 kg/bulan, berbasis modal sosial keagamaan dengan 120 nasabah). Keragaman ini bukan merupakan kelemahan, melainkan bentuk coevolution institusional yang berkontribusi pada reduksi sampah sebesar 15% serta peningkatan tingkat daur ulang dari 25% menjadi 60%. Kedua, analisis MICMAC menunjukkan dominasi implementasi atas regulasi. Variabel Kerjasama Stakeholder (KS, Li=1.064.631) menjadi determinan utama sistem, melampaui Kebijakan dan Regulasi (KR, Li=1.038.369). Temuan ini memvalidasi proposisi Ostrom bahwa rules-in-use > rules-in-form. Dalam konteks Ciamis, kualitas koordinasi operasional antara BSI–BSU–Dinas DPRKPLH serta negosiasi dengan 13 mitra bisnis terbukti lebih berpengaruh daripada keberadaan Perbup No. 32/2018 yang berfungsi sebagai relay variable dengan multiplier effect tertinggi (Li=1.017.346; Di=1.010.168), sementara ketergantungan struktural sistem terletak pada Insentif Ekonomi dengan dependensi tinggi (Di=1.065.314) terhadap variabel lainnya. Ketiga, analisis MACTOR mengungkap perubahan struktural antara aktor negara dan pasar. Koalisi dominan Bupati-Kadis DPRKPLH-BSI mengendalikan 59,9% mobilisasi sistem, namun menghadapi divergensi dengan aktor pasar (isolasi >30 unit, divergensi 83,6%) dan marginalisasi pemulung (ambivalensi 0,80; divergensi 19,1 poin dengan Bupati). Meskipun aktor pasar memiliki kompetensi relatif rendah (Ri*=0,46-0,72), mereka menguasai market power yang menciptakan ketergantungan asimetris serta risiko tinggi terhadap ancaman exit dari offtaker. Kondisi ini menciptakan paradoks dimana efektivitas lingkungan tinggi namun keberlangsungan finansial rapuh. Integrasi hasil MICMAC–MACTOR mengusulkan rekomendasi strategis dari hasil identifikasi tiga strategic leverage points yang harus diimplementasikan simultan: (1) Memperkuat sinergi antar aktor Negara (Kabupaten) dan aktor Pasar sampah; (2) Memperkuat Kapasitas Aktor BSI dan BSU dengan mendorong perluasan entitas Bank Sampah antar kabupaten dan diversifikasi bisnis BSU; dan (3) Meningkatkan Kesadaran Ekologis dikalangan masyarakat melalui berbagai saluran seperti Jum’at bersih, pendidikan informal dan pendidikan formal. Kabupaten Ciamis dipandang perlu membuat Peta Jalan Pengelolaan Sampah untuk 5 tahun mendatang (2026-2031) untuk menjaga resiliensi pasca-perubahan kebijakan penghargaan nasional. Penelitian ini menunjukkan validitas pendekatan integratif MICMAC–MACTOR dalam menganalisis sistem sosial-ekologis kompleks, menghasilkan rekomendasi yang ilmiah sekaligus layak diterapkan secara kebijakan (politically acceptable). Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi atau teknologi, tetapi merupakan hasil orkestrasi kompleks antara struktur institusional, dinamika sosial-ekonomi, dan pengelolaan perubahan aktor.