PENGATURAN HUKUM HAK-HAK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan pemenuhan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sering terkendala oleh keterlambatan pembayaran gaji yang disebabkan oleh masalah administrasi, alokasi anggaran daerah, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lampung Barat? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diproleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Implementasi kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lampung Barat bahwa secara substantif telah tercapai dan selaras dengan UU ASN, seperti gaji, sertifikasi, jaminan hari tua dan bantuan hukum. Faktor yang mempengaruhi hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, faktor pendukung seperti pemenuhan hak di lingkungan kerja, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, kesempatan pengembangan kompetensi, serta bantuan hukum yang memadai. faktor penghambat, perlindungan ini masih menghadapi kendala keterlambatan pembayaran gaji akibat proses administrasi yang panjang. Kata Kunci: ASN, PPPK, Perlindungan Hak