WEWENANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG TERHADAP PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENDAFTARKAN TENAGA KERJA KE PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Fenomena tingginya tingkat ketidakpatuhan Perusahaan Kecil dan Menengah di wilayah Bandung dalam mendaftarkan tenaga kerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada perlindungan hukum tenaga kerja, serta menuntut peningkatan efektivitas peran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung sebagai pelaksana pengawasan ketenagakerjaan daerah. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada kewenangan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dalam menemukan pelanggaran, bentuk pengawasan yang diterapkan terhadap Perusahaan Kecil dan Menengah yang tidak patuh, serta upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data primer melalui wawancara lapangan. Teori pengawasan, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan. Analisis dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penafsiran sistematis terhadap temuan normatif dan empiris untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung telah melakukan pengawasan dalam menemukan pelanggaran melalui pendekatan preventif-edukatif dan represif sesuai ketentuan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016. Namun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha kecil dan menengah, serta terbatasnya kewenangan UPTD dalam penjatuhan sanksi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi tenaga kerja belum optimal, terutama dalam pemenuhan hak atas jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Kata Kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Perlindungan Hukum