PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG MELALUI MEKANISME LELANG SECARA ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan lelang elektronik sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem lelang di Indonesia, termasuk dalam lelang eksekusi hak tanggungan. Lelang elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme lelang elektronik tanpa kehadiran peserta serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang elektronik secara prosedural telah memenuhi asas keterbukaan dan persaingan sehat. Namun, perlindungan hukum bagi pemenang lelang masih bersifat formal dan belum menjamin kepastian penguasaan fisik objek lelang. Berdasarkan teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang bersifat preventif guna menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang.