PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Kondisi ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola pemungutan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah melalui penggunaan karcis resmi dan penyetoran hasil pungutan secara berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong rendah akibat keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi, meskipun retribusi parkir tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.