Eksplorasi Fungsi Auditor BPKP dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi NTT

Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis dalam mendukung upaya tersebut melalui fungsi pengawasan intern pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran auditor BPKP dalam pencegahan fraud pada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPKP tidak hanya berperan dalam audit setelah terjadinya penyimpangan, tetapi lebih menekankan pendekatan preventif dalam pencegahan fraud. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian peringatan dini (early warning), reviu pengelolaan keuangan daerah, evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pendampingan dan konsultasi teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta edukasi terkait pengelolaan keuangan yang akuntabel. Melalui mekanisme tersebut, auditor BPKP mampu mengidentifikasi risiko kecurangan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Namun demikian, efektivitas peran auditor BPKP masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan, kualitas dan ketersediaan data yang belum memadai, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian OPD, serta keterbatasan waktu dan anggaran pengawasan. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi fungsi deteksi dini dan pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas auditor, peningkatan kolaborasi antar aparat pengawasan, serta penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan internal yang efektif.