IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

Implementasi kebijakan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui mediasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan PHK melalui mediasi serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilan 62,5% perjanjian bersama. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, dan ketidakadiran pihak pengusaha dalam proses mediasi. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Mediasi, PHK, Dinas Tenaga Kerja