Upaya Kejaksaan Negeri Belu dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Malaka

Maraknya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Malaka menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan desa dan upaya mensejahterahkan masyarakatnya. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dalam kenyataannya masih disalahgunakan oleh aparat desa. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Kejaksaan Negeri Belu berperan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mencegah dan mengambil tindakan terhadap tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Malaka. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan di dalamnya terdiri atas data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Belu serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Beragam data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya Kejaksaan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa dilakukan melalui tiga aspek, yaitu upaya pre-emtif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat, upaya preventif melalui pendampingan dan peninjauan dokumen APBDes sejak tahap perencanaan, serta upaya represif melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi dana desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Belu masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dianalisis bahwa Kejaksaan Negeri Belu telah berperan secara aktif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Malaka, meskipun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Sehingga disarankan agar Kejaksaan Negeri Belu meningkatkan intensitas sosialisasi hukum, memperkuat pendampingan dan pengawasan pengelolaan APBDes, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pengawas lainnya. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.