PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERHADAP KESALAHAN TRANSFER DANA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, kepastian hukum, serta keamanan data pertanahan. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai implementasi modernisasi layanan publik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan alih media masih menghadapi berbagai permasalahan yuridis dan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik serta mengkaji problematika hukum yang timbul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan sertifikat elektronik telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui berbagai regulasi di bidang pertanahan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem data, perlindungan hak masyarakat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kualitas sistem keamanan siber, sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi sertifikat elektronik dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah.