ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN LISENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Perjanjian lisensi merupakan sarana hukum bagi pemegang hak cipta untuk memberikan izin kepada pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaan tanpa mengalihkan kepemilikannya. Dalam praktik, pelaksanaan lisensi di Indonesia masih menimbulkan persoalan, seperti ketidakjelasan royalti, tidak dicatatkannya perjanjian lisensi, serta sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, proses pencatatan lisensi dan penyelesaian sengketa, serta dampaknya bagi pemberi dan penerima lisensi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak diakomodasi melalui kebebasan para pihak menentukan isi, jangka waktu, royalti, dan ruang lingkup lisensi. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat sah perjanjian, itikad baik, kepatutan, serta ketentuan Undang- Undang Hak Cipta. Pencatatan lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan kepastian hukum, sedangkan sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Penerapan asas kebebasan berkontrak memberi manfaat ekonomi dan fleksibilitas usaha, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila posisi tawar para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian lisensi yang adil, jelas, dan berkepastian hukum.