Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Maria Angela Mada Nim 33121030 dengan judul skripsi “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Henny A. Manafe,SE.,MM dan Bapak Antonius Y. W. Timuneno, S.A., M.S.A. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kinerja belanja daerah kabupaten kupang dilihat dari capain realisasi terhadap anggaran pada tahun 2022- 2023. (2) Apa implikasi over realisasi pembiayaan daerah terhadap efektivitas perencanaan anggaran. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pada komponen belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kupang. Tujuan penelitian (1) Untuk Menganalisis kinerja belanja daerah Kabupaten Kupang berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tahun 2022-2023. (2) Mengkaji implikasi over realisasi pembiayaan daerah terhadap efektivitas perencanaan anggaran di Kabupaten Kupang. (3) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pada komponen belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kupang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan data kuantitatif dari laporan realisasi APBD dan data kualitatif dari wawancara serta studi dokumentasi di BPKAD Kabupaten Kupang, dianalisis melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan, rasio efesiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah dikelola secara efektif, namun belanja daerah belum optimal akibat ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi, over-realisasi pembiayaan yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengendalian, serta faktor-faktor seperti kapasitas aparatur, perubahan prioritas kebijakan, dan kondisi ekonomi-birokrasi daerah. Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang realistis, penguatan pengawasan dan evaluasi, optimalisasi koordinasi antarorganisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transmisi pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dan mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.