Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Marie Teresa Avilla Manbait Jena dengan Nomor Induk Mahasiswa 33122009 menyusun skripsi berjudul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini dibawah bimbingan oleh Ibu Maria O. Veronika Moi, SE., M.Sc sebagai Pembimbing I dan Bapak Antonius Y. W. Timuneno, S.Akun., M.S.A sebagai Pembimbing II. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan praktik pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterapkan di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan dan pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) pelaksanaan pemeliharaan dan penatausahaan BMD masih belum optimal, khususnya terkait kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan pencatatan administrasi; serta (3) proses penatausahaan dan pelaporan BMD masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset. Saran yang dapat diberikan adalah: (1) Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah melalui penetapan skala prioritas serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola aset; dan (2) penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perangkat daerah lain dengan menitikberatkan pada penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 serta penguatan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah.