ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMILUKADA (Studi Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2024/PN Met)

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang melibatkan pejabat publik aktif yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Wakil Wali Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan, Serta didukung dengan wawancara Hakim, Bawaslu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut pada prinsipnya belum mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran Pemilukada. Karena sanksi yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Saran penelitian diharapkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memperbaharui terkait Undang-Undang Pemilukada agar penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada ke depan lebih memperhatikan aspek tujuan pemidanaan secara proporsional, khususnya dalam menciptakan efek jera dan pencegahan umum. Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pemilukada, Tujuan Pemidanaan.