KERANGKA HUKUM PEMBIAYAAN KAPAL UNTUK PELAYARAN RAKYAT BERBASIS BLUE ECONOMY DI INDONESIA

Pelayaran rakyat menjadi tulang punggung ekonomi maritim lokal, menghubungkan pulau-pulau terpencil, mendukung distribusi logistik, dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat pesisir. Sedangkan pembiayaan maritim menunjukkan bahwa nelayan kecil dan pelayaran rakyat masih mengalami keterbatasan akses pembiayaan formal. Penelitian terhadap masalah di atas, dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Untuk spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ialah pertama Akses nelayan kecil dan pelayaran rakyat terhadap pembiayaan formal masih menghadapi hambatan struktural, yuridis, dan kelembagaan. Kedua, Instrumen seperti blended finance, blue bonds, blue sukuk, pembiayaan mikro berbasis komunitas, dan kemitraan publik- swasta memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengadaan kapal rakyat ramah lingkungan dan pengembangan pelabuhan rakyat berstandar hijau. Ketiga, Regulatory sandbox merupakan instrumen kebijakan inovatif yang relevan untuk menguji dan mengembangkan model pembiayaan ekonomi biru bagi pelayaran rakyat secara terkontrol dan adaptif.