PENERAPAN PENGAWASAN ORGANISASI PROFESI IKATAN NOTARIS INDONESIA TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

Read full text Summarise with VIRAT
Authors: ILVA YUNIARSI MA' RUF
Cited by: 0
References: 3

Summary

No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.

Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris berada di bawah sistem pengawasan yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang berada dalam organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengawasan organisasi profesi terhadap jabatan notaris serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Namun dalam praktiknya kedua lembaga tersebut memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda, yaitu Majelis Pengawas Notaris berfokus pada pengawasan pelaksanaan jabatan notaris dalam hubungannya dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris lebih menitikberatkan pada pengawasan perilaku notaris dalam lingkup internal organisasi profesi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai pengawasan notaris agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris

Fields of Study & Subjects

Indonesian Legal and Regulatory Studies Legal and Policy Analysis in Indonesia Legal Studies and Policies

Publication details

Journal / source
Universitas Pasundan institutional repositories & scientific journals (Universitas Pasundan)
Publication date
17 March 2026
Language
EN
Document type
Thesis