PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER-TOPEER (P2P) LENDING TERHADAP ANCAMAN DEEPFAKE FRAUD DI INDONESIA

Summarise with VIRAT
Authors: REGITA SUJIRO SYAHLA
Cited by: 0

Summary

No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.

Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.

Abstract

Perkembangan teknologi finansial, khususnya layanan pinjaman online berbasis Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, telah memberikan kemudahan akses pendanaan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul risiko baru berupa ancaman deepfake fraud yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas digital konsumen dan menembus sistem keamanan penyelenggara fintech. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap lender dan pertanggungjawaban penyelenggara terhadap ancaman deepfake fraud. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, klasifikasi dan sistematisasi data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap lender meliputi perlindungan preventif dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi dan edukasi risiko kepada lender, penerapan manajemen risiko keamanan sistem elektronik, serta pelaksanaan verifikasi identitas digital (e-KYC) yang akurat. Sementara perlindungan represif memberikan pemulihan hak bagi lender dalam bentuk ganti kerugian, hak mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban penyelenggara Fintech P2P Lending atas kerugian lender akibat deepfake fraud diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pemberian ganti rugi yang mencakup pengembalian dana pokok dan potensi imbal hasil yang hilang, serta penerapan sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Fintech Peer-to-Peer Lending, Penipuan Identitas Digital, Deepfake.

Fields of Study & Subjects

Digitalization Law and Regulation FinTech Crowdfunding Digital Finance Indonesian Legal and Regulatory Studies

Publication details

Journal / source
Digilib Repository Unila (Lampung University)
Publication date
5 March 2026
Language
ID
Document type
Thesis